DPRD T.Tinggi : Pj.Walikota Jangan Timbulkan Konflik Horizontal Masyarakat

Tebingtinggi : Menyikapi peraturan walikota (Perwa) Nomor 6 Tahun 2011 mengenai tata cara pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) se Kota Tebingtinggi, yang prosesnya sudah dalam tahapan penjaringan calon Kepling oleh panitia Banmus penjaringan Kepling, dan maraknya pengaduan masyarakat kepada DPRD berkaitan penggantian Kepling, DPRD Tebingtinggi menggelar rapat dengar pendapat dengan Eksekutif, Selasa (12/4) di ruang rapat DPRD Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H.Amril Harahap, berjalan cukup hangat turut dihadiri PJ.Walikota diwakili Sekdakota Drs.H.Hasbi Budiman, Asisten I Adminstrasi dan Pemerintahan Drs.Agus Salim Purba, Kepala BPMK Drs.H.Nizar Rangkuti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum, dan Politik, Dinas terkait dan segenap anggota dewan, cukup mendapat perhatian serius warga pengunjung.

Dihadapan rapat dengar pendapat anggota DPRD yakni Zulfikar minta agar Pj.Walikota dalam hal ini Pemerintah Kota Tebingtinggi, jangan menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat, karena penggantian Kepling dinilainya sarat bermuatan politik, apalagi situasi saat ini akan menjelang pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pilkada.

Dengan tegas Zulfikar mengatakan tidak sependapat, dan menolak jika saat ini dilakukan pengangkatan kepala lingkungan, berdalih klasik yang dibuat pemerintah, bahwa para kepala lingkungan tidak patuh dan tidak loyal kepada lurah, mapun camat.

Seperti halnya para Kepling diangkat berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Substansinya sangat menghebohkan yaitu Kepling tidak patuh, mengapa saat akan memasuki pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Pemko baru terlihat sibuk melakukan penggantian Kepala Lingkungan, tegas Zulfikar, seraya menambahkan Peraturan walikota pasti akan menuai masalah baru, namun jika DPRD dan pihak pemerintah sama-sama satu bahasa tidak ada masalah.

Melalui pimpinan sidang anggota DPRD fraksi PDI-P Parlindungan Raja Guk-guk kepada pihak pemerintah bertanya berapa orang jumlah Kepling yang tidak loyal dan tidak patuh itu, sedangkan di Tebingtinggi ini ada meliputi sebanyak 180 orang tenaga Kepling, berapa orang sebenarnya yang bermasalah, apakah semuanya tidak baik.? cetus Raja Guk-Guk.

“Nah kalau hanya sekitar Delapan orang saja mengapa pula harus diganti semua, apakah kinerja lurah juga sudah cukup baik ?, sehingga Kepling dianggap tidak patuh dan tidak bisa bekerja sama dengan lurah, jadi jangan Kepling saja yang dijadikan “sasaran tembak”, sementara kinerja Kepala Kelurahan juga apa sudah baik, harus dievaluasi, PDI-P minta Perwa dijalankan setelah selesai Pemungutan Suara Ulang Pilkada, harapnya.

Sedangkan Wakidi anggota dewan dari partai PKS dihadapan sidang itu mengatakan terkesan ada semacam penzoliman buat Kepling, ada opini untuk alasan tidak mendasar, dan minta agar Peraturan Walikota direvisi kembali, hal hampir senada juga dikatakan Ir.Pahala Sitorus minta agar dilakukan revisi kembali Peraturan Walikota berkaitan pengangkatan Kepling.

Menanggapi pertanyaan anggota dewan yang begitu bertubi-tubi Sekdakota Tebingtinggi Drs.H.Hasbi Budiman mengatakan, sangat menghormati apapun keputusan yang diambil DPRD Tebingtinggi berkaitan masalah ini, sambil menjelaskan bahwa Perwa Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan Kepling berkaitan upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas lurah dengan dukungan lembaga kemasyarakatan diantaranya Kepala Lingkungan, diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 2005. Sedangkan Kepala BPMK Kota Tebingtinggi Drs. H.Nizar Rangkuti menjelaskan kepada dewan bahwa BPMK sudah menempuh sebanyak tiga belas tahapan lebih, untuk proses pengangkatan kepala lingkungan di Kota Tebingtinggi.

Setelah mendengar berbagai masukan saran dan pendapat anggota DPRD serta tanggapan pemerintah Kota Tebingtinggi, maka pimpinan Sidang H.Amril Harahap yang mengakui selama persidangan dewan, baru kali ini mengenai pengangkatan Kepling merupakan hal yang paling heboh, akhirnya DPRD menetapkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011, dipending untuk direvisi setelah berlangsung pemungutan suara ulang Pilkada. Selanjutnya pimpinan sidang mengetukkan palu sebanyak tiga kali dan rapat dengar pendapat yang menghebohkan itupun bubar,- (TIM)

Tentang pwitebingtinggi

Persatuan Wartawan Indonesia
Pos ini dipublikasikan di PERISTIWA & SEREMONI, Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s