KPP Pratama : Hanya 8,9 Juta Angkatan Kerja Penyetor Pajak

Tebingtinggi : Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan salah satu langkah dan terobosan dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan nasional sekitar Rp 800 Triliyun di tahun 2011 yang merupakan 70 persen lebih dari jumlah APBN.

“Sensus pajak nasional ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan tax rasio nasional yang saat ini berkisar 11-12 persen” Kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tebingtinggi, Risdawati SE saat lounching pencanangan Sensus Pajak Nasional di Kota Tebingtinggi kemarin, di halaman Kantor Camat Tebingtinggi Kota.

Lounching sensus pajak nasional dikota itu ditandai dengan pelepasan balon ke udara, dialog dengan wajib pajak serta pemasangan atribut kepada 20 orang petugas sensus pajak oleh Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan bersama unsur muspida setempat. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Olopan Nainggolan SH.MH, para pimpinan SKPD Pemko Tebingtinggi serta ratusan wajib pajak dikota itu.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai ilustrasi bahwa saat ini dari 238 juta penduduk Indonesia terdapat 110 juta angkatan kerja, tetapi hanya sekitar 8,9 jutaan saja wajib pajak yang menyetorkan pajaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah. “Idealnya, dari 110 juta angkatan kerja ada 40 persen-nya atau sekitar 44 juta hingga 47 juta penyetor pajak, karena memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” jelas Risdawati.

Pada sesi dialog wajib pajak dengan Walikota dan Kepala KPP Pratama Tebingtinggi, salah seorang pengusaha wajib pajak, AH Kartono mengatakan, sensus pajak sangat baik untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sector pajak, namun diharapkan kiranya kepada pemerintah agar pendapatan pajak tersebut dapat dirasakan masyarakat manfaatnya seperti, perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Dimana di Tebingtinggi katanya, masalah banjir dan kesemrawutan lalulintas di objek pasar masi menjadi permasalah utama dikota itu.

Menanggapi saran wajib pajak tersebut, walikota mengatakan, permasalah banjir dikota Tebingtinggi telah direncanakan bersama pemerintah Serdang Bedagai, pada Bulan Oktober 2011 akan membicarakan masalah ini dengan Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. Namun secara bertahap, lanjut walikota, Pemko Tebingtinggi terus berupaya dalam menanggulangi banjir dikota itu.

Menyangkut kesemrawutan jalan di objek pajak dikarenakan kurangnya kesadaran para pedagang untuk menggunakan fasilitas pasar yang telah disediakan, dan secara berkala penertiban akan dilakukan secara terus menerus serta pemerintah kota tebingtinggi dalam APBD kedepan akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana jalan di kawasan objek pajak khususnya di Jalan Haryono MT dan Iskandar Muda, kata Walikota.

Lounching sensus pajak nasional dikota Tebingtinggi ditandai dengan sensus perdana oleh Kepala KPP Pratama bersama dengan Walikota serta unsur muspida ke salah satu wajib pajak yakni pengusaha Toko Thalia Aerobik milik Sulastri di Jalan Ir H Djuanda Tebingtinggi

Tentang pwitebingtinggi

Persatuan Wartawan Indonesia
Pos ini dipublikasikan di PELAYANAN/BIROKRASI. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s